Kabar akan adanya reshuffle Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kembali mencuat. Awal 2017, dikabarkan akan ada pergantian lagi di tubuh kabinet Jilid III.
Menanggapi kabar itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Pribowo tidak membantah. Namun ia menga-ku, belum mendengar langsung dari mulut Presiden Joko Widodo.
“Saya sendiri belum pernah dengar secara langsung dari Presiden soal reshuffle,” kata Johan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/12).
Beberapa pos kementerian, mulai santer disebut akan ada pergantian. Termasuk sejumlah lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, akan dilakukan penyegaran.
Namun, kata Johan, reshuffle kabinet menjadi hak preogratif Presiden. “Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogragif Presiden,” ujar mantan Jubir KPK itu.
Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi menekankan reshuffle atau pergantian menteri sedianya bisa mendorong kinerja yang lebih baik. “Saya berharap betul, kalau seperti itu, maka kinerja menjadi lebih baik.
Karena misalnya berganti terus setiap tahun, menurut saya tidak terlalu baik secara psikologis. Orang bertanya ada apa kok berganti terus setiap tahun,” kata Taufiqulhadi, Rabu (28/12) kemarin.
Anggota Komisi III DPR itu juga meminta, pergantian atau penam-bahan menteri harus mengirim sinyal positif terhadap pasar. Serta memberi kesan untuk perubahan yang lebih baik.
Reshuffle kali ini, Partai Gerindra diisukan diberi tawaran masuk dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyampaikan sikap kenegarawanan Prabowo Subianto yang berada di luar pemerintahan, bukan berarti tidak mendukung pemerintah.
”Demi kepentingan negara dan stabilitas, kita juga mendukung pemerintah Indonesia,” kata Fadli, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (27/12) lalu.
”Tapi kalau pemerintah perlu satu ada penguatan saya kira itu sah-sah saja (Reshuffle),” imbuhnya.
Ia menyebutkan, salah satu bidang yang perlu ditata adalah ekonomu dan hukum. Faktor ekonomi, lanjut dia, menjadi determinan terhadap politik dan bidang lain. Perlu ada stabilitas sebagai prasyarat membangun. Tapi stabilitas ekonomi haru dikembalikan.
Selama menjabat sejak diambil sumpahnya 20 Oktober 2014 oleh MPR, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, sudah melakukan dua kali perombakan kabinet. Yakni pada Agustus 2015 dan akhir Juli 2016.
Sumber:www.korankaltim.com/
Demikian semoga bermanfaat,terima kasih.
Menanggapi kabar itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Pribowo tidak membantah. Namun ia menga-ku, belum mendengar langsung dari mulut Presiden Joko Widodo.
“Saya sendiri belum pernah dengar secara langsung dari Presiden soal reshuffle,” kata Johan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/12).
Beberapa pos kementerian, mulai santer disebut akan ada pergantian. Termasuk sejumlah lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, akan dilakukan penyegaran.
Namun, kata Johan, reshuffle kabinet menjadi hak preogratif Presiden. “Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogragif Presiden,” ujar mantan Jubir KPK itu.
Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi menekankan reshuffle atau pergantian menteri sedianya bisa mendorong kinerja yang lebih baik. “Saya berharap betul, kalau seperti itu, maka kinerja menjadi lebih baik.
Karena misalnya berganti terus setiap tahun, menurut saya tidak terlalu baik secara psikologis. Orang bertanya ada apa kok berganti terus setiap tahun,” kata Taufiqulhadi, Rabu (28/12) kemarin.
Anggota Komisi III DPR itu juga meminta, pergantian atau penam-bahan menteri harus mengirim sinyal positif terhadap pasar. Serta memberi kesan untuk perubahan yang lebih baik.
Reshuffle kali ini, Partai Gerindra diisukan diberi tawaran masuk dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyampaikan sikap kenegarawanan Prabowo Subianto yang berada di luar pemerintahan, bukan berarti tidak mendukung pemerintah.
”Demi kepentingan negara dan stabilitas, kita juga mendukung pemerintah Indonesia,” kata Fadli, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (27/12) lalu.
”Tapi kalau pemerintah perlu satu ada penguatan saya kira itu sah-sah saja (Reshuffle),” imbuhnya.
Ia menyebutkan, salah satu bidang yang perlu ditata adalah ekonomu dan hukum. Faktor ekonomi, lanjut dia, menjadi determinan terhadap politik dan bidang lain. Perlu ada stabilitas sebagai prasyarat membangun. Tapi stabilitas ekonomi haru dikembalikan.
Selama menjabat sejak diambil sumpahnya 20 Oktober 2014 oleh MPR, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, sudah melakukan dua kali perombakan kabinet. Yakni pada Agustus 2015 dan akhir Juli 2016.
Sumber:www.korankaltim.com/
Demikian semoga bermanfaat,terima kasih.
0 Response to "JOHAN BUDI...!!!!! AWAL 2017 PRESIDEN JOKO WIDODO BAKAL MEROMBAK KESELURAN KABINET RESHUFFLE JILID II,TERUTAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN,SIMAK INFONYA SEBAGAI BERIKUT SEMOGA"
Posting Komentar