Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Jember terkejut, saat mengetahui anggaran honorarium panitia kegiatan dan uang lembur PNS dan non PNS dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 mencapai Rp 67 miliar lebih.
"Ini sama sekali tidak mencerminkan efisiensi dan efektifitas, melainkan justru pemborosan yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat," kata juru bicara Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo. APBD Jember sendiri sudah disahkan pada Jumat (16/12/2016) malam.
baca juga:
"Pejabat yang bersangkutan juga mendapat honorarium yang serupa dari kegiatan SKPD yang lain, yang besarannya rata-rata Rp 1 juta, bahkan lebih dalam setiap kegiatan," tambah Ardi.
"Belum lagi terlalu banyaknya anggota panitia kegiatan, yang honornya mulai dari Rp 200 ribu hingga Rp 750 ribu setiap kegiatan. Kalau kegiatan itu bisa dilakukan hanya dengan lima orang, mengapa harus melibatkan dan menganggarkan untuk 20 orang? Sekali lagi itu sungguh tidak adil dan pemborosan anggaran," kata Ardi.
Gerindra mendesak agar pedoman umum yang menjadi acuan adanya honorarium kegiatan dan uang lembur harus dikaji ulang. "Jadi anggaran yang seharusnya bisa untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, tidak habis sia-sia," kata Ardi.
Sumber:http://beritajatim.com/
Demikan semoga info ini berguna dan bermanfaat,terima kasih.
"Ini sama sekali tidak mencerminkan efisiensi dan efektifitas, melainkan justru pemborosan yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat," kata juru bicara Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo. APBD Jember sendiri sudah disahkan pada Jumat (16/12/2016) malam.
MENDIKBUD MUHADJIER EFFENDY: SIAP-SIAP MULAI TAHUN INI BIAR ADIL TUNJANGAN PROFESI GURU BAKAL DI UBAH AGAR SELURUH GURU YANG ADA DI INDONESIA DAPAT MENCICIPI HAK DAN KUAJIBAN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH
MULAI JANUARI 2017 ATURAN BARU BAGI PARA PNS PERLU DIPERHATIKAN,KARENA PEMERINTAH MEMPERKETAT SYARAT UNTUK MENDAPATKAN TPP,SILAHKAN DISIMAK DAN DICERMATIMenurut Ardi, angka itu sangat fantastis dan di luar kewajaran. "Sesungguhnya mereka sudah memperoleh gaji sesuai posisi dan jabatan masing-masing. Kami melihat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang diajukan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), selalu mencantumkan honorarium untuk pejabat penanggungjawab, yang sama sekali tidak terkait langsung dengan kegiatan," katanya.
"Pejabat yang bersangkutan juga mendapat honorarium yang serupa dari kegiatan SKPD yang lain, yang besarannya rata-rata Rp 1 juta, bahkan lebih dalam setiap kegiatan," tambah Ardi.
"Belum lagi terlalu banyaknya anggota panitia kegiatan, yang honornya mulai dari Rp 200 ribu hingga Rp 750 ribu setiap kegiatan. Kalau kegiatan itu bisa dilakukan hanya dengan lima orang, mengapa harus melibatkan dan menganggarkan untuk 20 orang? Sekali lagi itu sungguh tidak adil dan pemborosan anggaran," kata Ardi.
Gerindra mendesak agar pedoman umum yang menjadi acuan adanya honorarium kegiatan dan uang lembur harus dikaji ulang. "Jadi anggaran yang seharusnya bisa untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, tidak habis sia-sia," kata Ardi.
Sumber:http://beritajatim.com/
Demikan semoga info ini berguna dan bermanfaat,terima kasih.
0 Response to "WOOWWW FANTASTIS PEMERINTAH MENYIAPKAN DANA SEBESAR RP 67 MILIAR UNTUK LEMBUR PNS DAN NON PNS DALAM APBD 2017,SILAHKAN DISIMAK SEMOGA BERKAH"
Posting Komentar