Selamat malam....!!!! salam hangat untuk ibu dan bapak,semoga tetap dilimpahkan rahmat dan karunia tuhan yang maha Esa.
Merebaknya pungutan liar (pungli) jika penghapusan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) triwulan keempat dilakukan, dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, selama ini para PNS di Balikpapan sudah mendapat guyuran TPP yang cukup besar. Namun praktek pungli diduga masih tetap dilakukan oknum PNS tersebut.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Balikpapan Robert Welman Napitupulu menilai penghapusan TPP dapat menimbulkan pungli, adalah pemikiran yang salah. “Dihapuskan atau tidak tunjangan PNS itu, tidak ada kaitannya dengan pungli. Pungli itu tetap bisa terjadi kalau ada yang mau memberikan pungli. Jadi salah kalau tunjangan dipotong, bisa terjadi pungli,” tegas Robert kepada Balikpapan Pos, Sabtu (29/10).
Dia menyamakan pungli dengan tindak pidana korupsi. Di mana pungli bisa terjadi ketika seorang PNS memiliki jabatan yang cukup tinggi di pemerintahan. “Tambah tinggi jabatannya, potensi korupsi tambah besar. Tambah kuat posisinya, potensi korupsinya tambah gede. Artinya tidak serta merta itu menjadi alasan pembenar. Jadi jangan dijadikan alasan Jika tunjangan dipotong lalu mengatakan pungli akan semakin banyak,” kata Robert.
BACA JUGA:
Menurutnya tidak dihapuskannya TPP triwulan keempat tahun ini, pun tidak menjamin praktik pungli bakal benar-benar hilang dari birokrasi pemerintahan di kota ini. Pasalnya masalah pungli ini, berbicara mental PNS dan mental masyarakat, untuk tidak memotong proses birokrasi melalui pungli. “Supaya tidak ada pungli, dibikinlah pengawasan. Siapa yang mempersulit prosedur administrasi di pemerintahan, laporkan, Kesimpulannya, tidak ada alasan dihapuskan atau tidak tunjangan itu, bisa menghilangkan pungli,” terang dia.
Robert justru sependapat jika penghapusan TPP bakal mempengaruhi kinerja PNS Balikpapan. Kemungkinan PNS menjadi lebih acuh terhadap pelayanan publik yang seharusnya menjadi pekerjaannya. “PNS bisa jadi apatis. Kurang semangat begitu. Karena penghasilan berkurang,” sebutnya.
Selain itu, akan banyak PNS yang tidak masuk kerja, dan lebih memilih mencari penghasilan tambahan di luar. “Nanti pasti pusing itu pegawai negeri. Di mana seharusnya di rumah cukup uangnya, jadi kurang. Bisa cari-cari kerjaan di luar. Tapi jangan dikaitkan dengan pungli. Karena pungli itu bisa menjadi masalah pidana,” terang Robert.
Penghapusan TPP triwulan keempat itu, dia rasa bisa dilakukan jika melihat kondisi keuangan Balikpapan yang saat ini mengalami defisit. Tapi Pemkot harus terus mencari solusi agar defisit ini tidak terus terjadi. “Salah satunya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bisa dinaikkan kah, jadi harus ada solusi. Kalau memang belum bisa, harus dihapuskan tunjangan, ya dilakukan saja,”
Sumber:http://balikpapan.prokal.co/
Sekian dan terima kasih,semoga bermanfaat.
Merebaknya pungutan liar (pungli) jika penghapusan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) triwulan keempat dilakukan, dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, selama ini para PNS di Balikpapan sudah mendapat guyuran TPP yang cukup besar. Namun praktek pungli diduga masih tetap dilakukan oknum PNS tersebut.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Balikpapan Robert Welman Napitupulu menilai penghapusan TPP dapat menimbulkan pungli, adalah pemikiran yang salah. “Dihapuskan atau tidak tunjangan PNS itu, tidak ada kaitannya dengan pungli. Pungli itu tetap bisa terjadi kalau ada yang mau memberikan pungli. Jadi salah kalau tunjangan dipotong, bisa terjadi pungli,” tegas Robert kepada Balikpapan Pos, Sabtu (29/10).
Dia menyamakan pungli dengan tindak pidana korupsi. Di mana pungli bisa terjadi ketika seorang PNS memiliki jabatan yang cukup tinggi di pemerintahan. “Tambah tinggi jabatannya, potensi korupsi tambah besar. Tambah kuat posisinya, potensi korupsinya tambah gede. Artinya tidak serta merta itu menjadi alasan pembenar. Jadi jangan dijadikan alasan Jika tunjangan dipotong lalu mengatakan pungli akan semakin banyak,” kata Robert.
BACA JUGA:
KETUA PGRI:ALHAMDULILLAH....!!! KABAR YANG SANGAT MENGGEMBIRAKAN AKHIRYA GURU DAN SELURUH TENAGA HONORER MENDAPATKAN INSENTIF DARI PEMERINTAH,BERIKUT ULASANYA:
Menurutnya tidak dihapuskannya TPP triwulan keempat tahun ini, pun tidak menjamin praktik pungli bakal benar-benar hilang dari birokrasi pemerintahan di kota ini. Pasalnya masalah pungli ini, berbicara mental PNS dan mental masyarakat, untuk tidak memotong proses birokrasi melalui pungli. “Supaya tidak ada pungli, dibikinlah pengawasan. Siapa yang mempersulit prosedur administrasi di pemerintahan, laporkan, Kesimpulannya, tidak ada alasan dihapuskan atau tidak tunjangan itu, bisa menghilangkan pungli,” terang dia.
Robert justru sependapat jika penghapusan TPP bakal mempengaruhi kinerja PNS Balikpapan. Kemungkinan PNS menjadi lebih acuh terhadap pelayanan publik yang seharusnya menjadi pekerjaannya. “PNS bisa jadi apatis. Kurang semangat begitu. Karena penghasilan berkurang,” sebutnya.
Selain itu, akan banyak PNS yang tidak masuk kerja, dan lebih memilih mencari penghasilan tambahan di luar. “Nanti pasti pusing itu pegawai negeri. Di mana seharusnya di rumah cukup uangnya, jadi kurang. Bisa cari-cari kerjaan di luar. Tapi jangan dikaitkan dengan pungli. Karena pungli itu bisa menjadi masalah pidana,” terang Robert.
Penghapusan TPP triwulan keempat itu, dia rasa bisa dilakukan jika melihat kondisi keuangan Balikpapan yang saat ini mengalami defisit. Tapi Pemkot harus terus mencari solusi agar defisit ini tidak terus terjadi. “Salah satunya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bisa dinaikkan kah, jadi harus ada solusi. Kalau memang belum bisa, harus dihapuskan tunjangan, ya dilakukan saja,”
Sumber:http://balikpapan.prokal.co/
Sekian dan terima kasih,semoga bermanfaat.
0 Response to "JANGAN CARI ALASAN UNTUK MEMBELA DIRI,ALASAN TPP DIHAPUS,PUNGLI BAKAL MERAJALELA,SIMAK NI BIAR JELAS:"
Posting Komentar