Presiden Joko Widodo meminta format dan proses pengurusan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pegawai negeri sipil saat ini segera diubah.
Pasalnya, dia menilai, format SPJ yang ada saat ini menghabiskan waktu dan mengurangi produktivitas PNS.
Dalam rapat terbatas mengenai perubahan rezim SPJ, Jokowi, sapaan karib Presiden, menginstruksikan penyederhanaan.
“Saya minta dilakukan penyederhanaan SPJ dengan tetap menjaga akuntabilitas serta capaian output dan outcome-nya. Buat standarisasi format, jenis, dan jumlah SPJ sehingga memudahkan penerima bantuan dalam menyusun SPJ,” tegasnya di kantor presiden.
Bukan tanpa sebab, keinginan Jokowi ini mengubah pakem yang telah puluhan tahun dilaksanakan.
Menurutnya, selama ini pengurusan SPJ dengan format dan aturan yang ada selama ini dilakukan sangat merepotkan dan menyita waktu para PNS yang mengurusnya.
“PNS menjadi tidak produktif karena banyak Kepala Sekolah atau guru atau Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tidak fokus pada tugasnya karena harus menyusun SPJ. Ini tidak boleh dilanjutkan. Karena di era persaingan antar negara yang semakin sengit seperti sekarang ini, kita membutuhkan birokrasi yang bukan hanya bisa bekerja cepat, gesit, tapi lebih berorientasi pada hasil. Bukan hanya semata-mata disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif,” keluhnya.
Presiden juga menginstruksikan agar jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam penyederhanaan SPJ yang dilakukan.
“Optimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan dan penyampaian SPJ. Saya minta juga dilakukan koordinasi dan sinergi dengan lembaga pengawas, baik pengawas eksternal dan pengawas internal, agar semuanya memiliki visi, garis, dan langkah yang sama yang betul-betul padu,” imbuhnya.
Jokowi juga mencoba menumbuhkan kesadaran jajarannya agar memperbaiki segala prosedur yang justru memperumit kerja pemerintahan.
Sebab, pekerjaan-pekerjaan prioritas dan utama lainnya telah menunggu untuk diselesaikan.
“Sudah saatnya kita memperbaiki prosedur-prosedur yang memperumit cara kerja kita, yang membuat sesuatu yang harus bisa dikerjakan lebih mudah, justru menjadi semakin sulit. Jangan sampai energi pemerintah habis begitu saja hanya untuk mengurusi SPJ. Karena pekerjaan yang lebih substantif, lebih produktif, yang lebih jelas dampaknya bagi rakyat sudah menanti kita semua,” pungkasnya.
Demikian info ini kami sampaikan semoga bermanfaat,Terima kasih.
Sumber:http://kendaripos.fajar.co.id/
Pasalnya, dia menilai, format SPJ yang ada saat ini menghabiskan waktu dan mengurangi produktivitas PNS.
Dalam rapat terbatas mengenai perubahan rezim SPJ, Jokowi, sapaan karib Presiden, menginstruksikan penyederhanaan.
“Saya minta dilakukan penyederhanaan SPJ dengan tetap menjaga akuntabilitas serta capaian output dan outcome-nya. Buat standarisasi format, jenis, dan jumlah SPJ sehingga memudahkan penerima bantuan dalam menyusun SPJ,” tegasnya di kantor presiden.
Bukan tanpa sebab, keinginan Jokowi ini mengubah pakem yang telah puluhan tahun dilaksanakan.
Menurutnya, selama ini pengurusan SPJ dengan format dan aturan yang ada selama ini dilakukan sangat merepotkan dan menyita waktu para PNS yang mengurusnya.
“PNS menjadi tidak produktif karena banyak Kepala Sekolah atau guru atau Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tidak fokus pada tugasnya karena harus menyusun SPJ. Ini tidak boleh dilanjutkan. Karena di era persaingan antar negara yang semakin sengit seperti sekarang ini, kita membutuhkan birokrasi yang bukan hanya bisa bekerja cepat, gesit, tapi lebih berorientasi pada hasil. Bukan hanya semata-mata disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif,” keluhnya.
Presiden juga menginstruksikan agar jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam penyederhanaan SPJ yang dilakukan.
“Optimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan dan penyampaian SPJ. Saya minta juga dilakukan koordinasi dan sinergi dengan lembaga pengawas, baik pengawas eksternal dan pengawas internal, agar semuanya memiliki visi, garis, dan langkah yang sama yang betul-betul padu,” imbuhnya.
Jokowi juga mencoba menumbuhkan kesadaran jajarannya agar memperbaiki segala prosedur yang justru memperumit kerja pemerintahan.
Sebab, pekerjaan-pekerjaan prioritas dan utama lainnya telah menunggu untuk diselesaikan.
“Sudah saatnya kita memperbaiki prosedur-prosedur yang memperumit cara kerja kita, yang membuat sesuatu yang harus bisa dikerjakan lebih mudah, justru menjadi semakin sulit. Jangan sampai energi pemerintah habis begitu saja hanya untuk mengurusi SPJ. Karena pekerjaan yang lebih substantif, lebih produktif, yang lebih jelas dampaknya bagi rakyat sudah menanti kita semua,” pungkasnya.
Demikian info ini kami sampaikan semoga bermanfaat,Terima kasih.
Sumber:http://kendaripos.fajar.co.id/
0 Response to "PRESIDEN:FORMAT SPJ MENGHABISKAN BANYAK WAKTU DAN BISA MENGURANGI PRODUKTIFITAS PNS,SILAHKAN DI SHER AGAR PNS TAHU AKAN HAL INI:"
Posting Komentar